Mendagri Luncurkan 3 Program Dalam Rangka HUT BNPP ke-11

Mendagri Tito Karnavian saat raker dengan Komite I DPD, Senin (18/11). Foto: Humas Kemendagri

Galaxy Tangkas - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian akan meluncurkan tiga program dalam rangka HUT BNPP ke-11 yang jatuh pada Jumat (17/9/2021). Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Perpusnas.

Berikut tiga program yang akan diresmikan pada puncak acara HUT BNPP ke-11.

Pojok Baca Digital (POCADI)

Program Pojok Baca Digital (POCADI) akan dibangun di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan tujuan untuk meningkatkan membaca dan literasi digital bagi masyarakat di daerah perbatasan.

Peluncuran buku “Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia”

Program peluncuran buku “Inovasi Sains untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia” diluncurkan oleh Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara (Forpertas).

Forum tersebut beranggotakan 11 Perguruan Tinggi Negeri, dengan koordinatornya Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Buku ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

BNPP bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencanangkan gerakan ini untuk mendukung program Reformasi Birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, andal, akuntabel, dan transparan.

Restuardy mengatakan, usai peresmian ketiga program tersebut, acara ini akan dilanjutkan dengan Webinar Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh.

Pada puncak HUT BNPP ke-11, BNPP mengambil tema “Perbatasan Negara Kokoh, untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh”. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta mempersiapkan lompatan pasca pandemi.

Restuardy mengatakan penyelenggaraan HUT BNPP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini acara digelar secara terbatas, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Namun tentu saja hal ini tidak mengurangi makna dari 11 tahun pengelolaan perbatasan negara sejak diundangkannya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang diikuti dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan ini terdiri dari Pengarah yakni para Menteri Koordinator, Anggota yang terdiri dari 27 K/L, dan Gubernur dan Bupati/Wali Kota daerah perbatasan,” kata Rertuardy di Kantor BNPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Puncak acara HUT BNPP ke-11 akan dihadiri secara langsung dan virtual oleh Menko Polhukam Mahfud MD selaku Kepala Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Selain itu, pejabat kementerian/lembaga yang tergabung dalam BNPP, gubernur yang tergabung dalam BNPP, serta pejabat yang membidangi pengelolaan perbatasan pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Perbatasan, di 15 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota, serta Camat pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri).