Bamsoet Tegaskan Sudah Saatnya Negara Ambil Tindakan Tegas Terhadap KKB di Papua

Galaxy Tangkas - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet, sumber foto: Istimewa

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, sudah saatnya negara mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, dengan mengurangi seluruh dimensi kekuatan TNI.

"Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB, untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa,," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini. seperti dilansir ANTARA, Minggu (19/19/9/2021).

Pernyataan Bamsoet itu menanggapi aksi KKB di Papua yang membakar sejumlah fasilitas umum, seperti Puskesmas dan kantor bank, di Kecamatan Kiwirok, Kabupaten Gunung Bintang, Papua. Tindakan KKB tersebut membuat sejumlah tenaga kesehatan perempuan dilecehkan, disiksa, dan dibunuh.

Bamsoet mendesak pemerintah mengurangi kekuatan empat dimensi terbaik TNI

Bamsoet mendesak pemerintah menurunkan kekuatan empat satuan terbaik TNI, selain Brimob Polri, yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Menurut dia, pemerintah perlu segera mengerahkan pasukan terbaik untuk menumpas KKB di Papua.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah tidak segan-segan menindak tegas anggota KKB di Papua, terutama pasca persekusi terhadap sejumlah tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan hingga tewas.

"Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia," kata Bamsoet.

Terlalu banyak kerusuhan yang dilakukan oleh teroris KKB di Papua

Bamsoet mengatakan, teroris KKB telah melakukan terlalu banyak kerusuhan di Papua, korban mulai dari warga sipil, personel TNI-Polri, hingga menargetkan tenaga kesehatan.

Menurut Bamsoet, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) telah mengakui bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari tindakan mereka.

Karena itu, menurut Bamsoet, tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera membasmi KKB di Papua.

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia?” dia berkata.

Bamsoet mencontohkan pada 8 April 2021, KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo dan juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

Kemudian pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen ditembak mati lagi oleh KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang tukang ojek bernama Udin akibat ditembak di kawasan Pasar Ilaga Puncak. Kabupaten oleh KKB pada 14 April 2021,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bamsoet, pada 15 April 2021, KKB menembak mati seorang siswa SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen Putu I Gusti Putu Danny Nugraha juga menjadi korban kebrutalan ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Ketua MPR minta pemerintah lindungi tenaga kesehatan di Papua

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan di Papua dari berbagai tindakan kekerasan dan ancaman keamanan.

“Pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri dan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua bisa menjamin keselamatan, dan keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, perlindungan bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Kehadiran tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan karena mereka adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia.

“Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para tenaga kesehatan merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Bamoes berharap tidak ada lagi korban dari warga sipil yang tidak bersalah, oleh karena itu negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Dia menganggap serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai serangan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat dibenarkan atas nama apapun.

Keamanan tenaga kesehatan di Papua menjadi perhatian aparat TNI dan Polri

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, keamanan tenaga kesehatan di Papua menjadi perhatian TNI dan Polri.

Rusdi mengatakan, jajaran TNI-Polri juga berupaya mengembalikan kondisi Papua ke kondisi kondusif pasca kejadian di Kabupaten Kiwirok, Papua.

“Tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, ya itu menjadi perhatian TNI-Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi, dalam konferensi pers. di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/9/2021).

Untuk perlindungan tenaga kesehatan di Papua, menurut Rusdi, hal ini menjadi perhatian Mabes Polri.